DISQUS SHORTNAME

Monday, August 29, 2016

WANITA; ANTARA FIQH DAN UNDANG-UNDANG




Seminar Ilmiah Kajian Kitab:
Al-Mar’ah baina Al-Fiqh wa Al-Qonun
(Wanita antara Fiqh dan Undang-Undang)
Hari Rabu malam Kamis, 31 Agustus 2016
Di Musholla bawah, Sakan Dakhili

المرأة بين الفقه و القانون
(Wanita antara Fiqh dan Undang-Undang)

Narasumber: Musthofa Al-Muhdhor

Mahasiswa Universitas Al-Ahgaff Tarim Hadhromaut Yaman



PROLOG:

Kitab Al-Mar'ah baina Al-Fiqh wa Al-Qanun (Wanita antara Fiqh dan Undang-Undang) karya Syaikh Mushtafa As-Siba’iy adalah kitab yang cukup bagus dan berimbang dalam mendeskripsikan seluk-beluk wanita dan isu-isu krusial yang berkaitan dengannya. Menggunakan studi komparatif plus kajian sejarah wanita di berbagai peradaban anak adam di muka bumi. Dari peradaban Yunani hingga era kejayaan Islam.

Siapapun yang mengorek-ngorek sejarah dan menelitinya dalam permasalahan wanita, tentu dia tidak akan pernah ragu menyatakan bahwa peradaban Islam pula -selama lebih dari 14 abad - yang mengagungkan dan sangat antusias menjaga hak-hak wanita, dan si peneliti sejarahpun akan mendapatkan dan mengetahui peradaban lainlah -selain Islam- yang menghinakan dan menghancurkan hak-hak wanita. Islam pula yang mengangkat derajat wanita serta menjaga kehormatan dan martabat mereka.

Sayangnya tak sedikit orang yang tertipu dan mengira dengan hanya melihat sisi luar kehidupan wanita di barat bahwa merekalah -peradaban barat- yang sangat antusias dan menjamin untuk kebahagiaan wanita dan kesejahteraan mereka. Faktanya, peradaban barat hanyalah ingin menempatkan wanita dalam kehinaan dan memarjinalkan posisi mereka.

Di antara ajaran dasar Islam yang didistorsi dan dijadikan alat untuk menuduh Islam adalah pandangan Islam terhadap masalah poligami, hak-hak wanita dalam politik dan pendidikan, pandangan Islam dalam berbaurnya wanita dengan laki-laki saat bekerja, dan lain-lain.

Dan kitapun ditantang dengan menjawab isu-isu di atas untuk menjelaskan beberapa poin berikut:

Apa pandangan Islam yang benar terhadap isu-isu tersebut? Bagaimana tafsir yang benar untuk itu? Dan juga bagaimana pandangan peradaban dan kultur selain Islam? Dan bagaimana pengakuan mayoritas ilmuwan barat dg kegagalan mereka dalam menjaga hak-hak wanita, di sisi lain merekapun mengakui kehebatan dan keagungan pandangan Islam dalam mengatur dan memperlakukan wanita disemua elemen.

Tulisan kecil ini berusaha meringkas gagasan dan jawaban yang ditulis oleh Syaikh Mushtafa As-Siba’iy dalam kitab beliau yang fokus mengemas jawaban dari isu-isu di atas.

I. Pandangan dan Sikap Islam Terhadap Wanita

Di era akhir abad ke-6 masehi, di tengah-tengah kegelapan yang berkemah dalam problem wanita di seluruh penjuru alam yang berbudaya dan yang tidak berbudaya di saat itu. Berangkat dari bangsa arab, di atas tanahnya yang gersang dan datarannya yang gundul serta gunung-gunungnya yang merah. Tepat dari Makkah tersembur seruan dari langit dengan wasilah lidah Muhammad Saw. yang meletakan barometer keadilan yang haq untuk kemuliaan wanita. Dan memberikan hak-haknya secara sempurna tanpa kurang sedikitpun, yang mengangkat tulang belikatnya dari beban penghinaan yang ditopangnya sepanjang sejarah, menyerukan atas kemanusiaanya yang sempurna serta menjaganya dari olokan syahwat dan fitnah pelecehan kepadanya seperti hewan, seraya menjadikanya sebagai elemen dan faktor yang efisien dalam kebangkitan sosial.

Bisa disimpulkan dan dimuarakan dari beberapa poin ajaran fundamental Islam dalam masalah wanita, bahwa Islam menempatkan wanita di tempat yang pantas untuknya di tiga media dan ranah yang pokok:

1- Ruang kemanusiaan ; Islam mengakui atas kemanuisaannya dengan sempurna seperti lelaki. Dan di titik ini tempat keraguan dan perdebatan di kalangan ummat terdahulu.

2- Ruang sosial ; Islam telah membuka lebar-lebar pintu pendidikan kepada mereka dan menempatkan mereka di ruang sosial tempat yang mulia di berbagai elemen kehidupannya. Dari mulai bayi hingga akhir hayatnya. Bahkan kemuliaan ini berkembang setiap kali bertambah umur mereka, dari bayi dan menjadi istri hingga kederajat ibu, di mana setiap kali bertambah tua sangat dibutuhkan tambahan rasa mencitai dan memuliakanya.

3- Ruang undang-undang ; Islam memberikan tempat yang pantas dan layak dalam segi ekonomi di semua interaksinya tatkala dia telah mencapai kategori "Al-Rusyd", dan tidak menjadikan seorangpun menjadi walinya, begitu pula ayah, suami, ataupun kepala rumah tangga.

II. Beberapa Perbedaan

Berangkat dari penjelasn dan esensi di atas. Sangat tidak dipungkiri kita mendapatkan beberapa perbedaan untuk wanita dalam Islam, dengan beberapa poin perbedaan itu musuh Islam atau orang Islam sendiri -yang tidak memahami secara detail- menjadikannya sebagai senjata untuk menuduh dengan sangkaan pemarjinalan wanita dalam Islam. Di antara perbedaan tersebut yang harus dijelaskan :

1.    Kesaksian ( Syahadah).

Islam telah mentapkan dalam hukum penetapan hak atau saksi harus dengan dua lelaki yang adil atau satu lelaki dan dua wanita. Dalam hal ini kita telah mengetahui Islam memperlakukan wanita seperti lelaki dalam khalayak transaksi keuangan, seperti jual beli dan lain-lain selagi perlakuan ini tertanam dalam kehidupan wanita, maka tidak ada sangkut pautnya kemuliaan dan kemanusiaan wanita dengan tidak memperlakukannya seperti lelaki dalam hukum "saksi", kecuali di sana ada beberapa pertimbangan dan hikmah yang amat sangat dalam penetapan hukum tersebut. Diantaranya prihal wanita yang identik lembut dan tertutup dan jarang bergaul dalam kehidupan sosial secara keseluruhan, dan bukan dari sifatnya untuk mengingat kejadian kriminal dan mementingkan keadaan luar rumah. Menunjukan tidak bisa diambil secara gamblang perkataannya dalam hal saksi, sehingga mengharuskan satu orang lagi untuk menguatkan perkataannya. Dan sangat dibutuhkan untuk menetapkan suatu hak kepastian atas perkataan saksi, yang mengharuskan untuk mendatangkan seorang lelaki jantannya dari sifat lelaki yang berprihal berbaur dalam sosial. Jadi bukanlah masalah memarjinalkan wanita atau tidak menganggapnya dalam kehidupan sosial. Perkara memutuskan hak bukanlah hal yang enteng untuk diputuskan seorang hakim terlebih dalam hak pidana.

2.   Warisan

Peradaban selain Islam dahulu tidaklah sedikitpun memberinya hak dalam hal warisan. Sehingga datanglah Islam yang menjunjung hak wanita terlebih dalam hal waris. Diberinya wanita warisan setengah dari hak lelaki bukanlah urusan tentang mengucilkan dan memuliakan. Islam selalu melihat konsekuensi dalam hukum yang ditetapkannya. Dan hukum waris diberikan lelaki setengah lebih banyak dari wanita karena islam melihat kedepannya, lelaki akan melamar wanita dan mengharuskannya mengeluarkan mahar. Setelah itu dia akan menjadi suami yang wajib menafkahi istri dan anaknya. Di samping itu semua, penetapan warisan wanita di bawah lelaki dikarenakan ada beberapa sebab di antaranya, wanita tidaklah mendapatkan kewajiban untuk membayar mahar tatkala dilamar, dan tidak juga ada tanggungan menafkahi suami dan anak. Sangatlah simpel apabila orang mau sejenak merenungi hukum Islam yang dianggap menindas wanita.

3.   Uang Tebusan (Diyat)

Pidana pembunuhan dalam syariat Islam harus dihukum "mati" juga apabila pidana tersebut besifat sengaja ( ‘amd ), tak terkecuali dalam prihal ini, semua sama. Laki-laki ataupun wanita. Dan selain kategori "amd" tindak pidana hanya dihukumi membayar "diyat" atau "tebusan" terhadap si pelaku. Islam lagi-lagi menetapkan diyat wanita setengah diyatnya lelaki karena beberapa sebab, diantaranya : anak-anak yang tebunuh ayahnya, dan istri yang terbunuh suaminya mereka jelas kehilangan sumber kehidupan dan nafkah. Lain halnya anak-anak yang terbunuh ibunya, dan suami yang kehilangan istrinya. Mereka hanya kehilangan sesuatu maknawi yang tidak mungkin digantikan dengan hanya uang tebusan. Islam selalu memprioritaskan konsekuensi kehidupan ke depan untuk manusia. Bila dilihat dari paparan rendah di atas, diyat atau tebusan bukanlah barometer untuk harga kemanusiaan orang yang terbunuh. Akan tetapi tebusan hanyalah barometer untuk harga kerugian yang menimpa keluarga orang yang terbunuh. Dan inilah dasar yang tidak diperselisihkan lagi.

4.   Kepemimpinan Negara

Islam sangat mengharuskan untuk pemimpin negara adalah seorang lelaki karena hadits Nabi Saw.: " ما أفلح القوم ولو أمرهم إمرأة ". Jelasnya nash ini hanya fokus pada kepemimpinan negara, karena Nabi Saw. berkata dalam konteks yang timbul saat itu. Wanita bukan secara mutlaq tidak bisa memimpin karena dibeberapa hal dia ada peran dan sangat bisa dalam memegang wilayah tersebut. Seperti menerima wasiat untuk anak kecil, menjadi wakil untuk sebuah oraganisasi dalam pemutaran uang, dan bisa menjadi saksi (dan saksi adalah wilayah sebagaimana dipaparkan ulama). Larangan kepada wanita untuk menjadi pemimpin negara bukanlah juga masalah kemanusian atau tidaknya. Di sana ada beberapa sebab yang esensial untuk dipertimbangkan. Sudah diketahui pemimpin negara adalah orang yang selalu siap untuk rakyatnya, penyampai lidah rakyat, dan penopang negara. Pemimpin negara bukanlah simbol untuk tren atau mahkota yang disembah dan tanda tangan yang berharga. Pemimpin harus sering berbaur dengan rakyat selalu membentangkan tangannya. Dan kriteria ini sangat tidak diaplikasikan untuk wanita yang bersifat menyendiri dan sering di rumah, atau terlebih dia hamil atau halangan yang sangat tidak memungkinkan saat seperti itu mengurus negara.

Kesimpulannya setelah Islam meresolusikan atas kemulian wanita dengan terang, Islam juga memberi kepada wanita beberapa aturan yang dipandang lain dengan lelaki, karena melihat dan menyesuaikan untuk tabiatnya. Islam juga menjauhkan pekerjaan-pekerjaan yang kurang pantas dengannya dan tabiatnya. Oleh sebab itu, sebagian hukum untuk wanita ada yang berbeda dengan lelaki baik secara plus atau minusnya. Misalnya Islam menggugurkan sebagian kewajiban agama yang bersifat sosialis, seperti solat jum'at. Dan masih banyak lagi poin-poin yang berbeda dengan hukum lelaki. Jadi, bukanlah semua ini karena unsur perbedaan kemuliaan antara kaum hawa dan adam. Jika diteliti semua aturan atau undang-undang disetiap masa pasti ada perbedaan karena ada beberapa pertimbangan yang menuntut kepada kemaslahatan umum.

III. Poligami

1. Pemikiran Poligami

Banyak golongan yang menceloteh berupa hinaan dan mencaci Islam menggunakan senjata dari wadah syariat Islam yang mereka tidak faham asalnya. Yaitu "poligami". Dan menuduh Islam telah menindas wanita dan menghinakan mereka. Perlu diteliti dan diperjelas untuk membantah celotehan ini :

A. Islam bukanlah syariat yang pertama kali melegalkan poligami, akan tetapi pelegalan poligami sudah ada di umat-umat terdahulu seperti Hindu, Budha, dan lain-lain. Dan agama Yahudi juga membolehkan poligami tanpa batas. Dan tidak ada nash yang jelas menjelaskan dilarangnya poligami di dakam agama Nasrani.

B. Di Jerman pada zaman Nazi, bahwa Hitler sangat antusias untuk melegalkan poligami, dan dia meminta untuk dasar undang-undang poligami agar mengambil dari hukum Islam, akan tetapi rencana ini gugur sebelum terealisasi sebab perang dunia kedua. Dan banyak lagi pemikir-pemikir bebas barat yg memuji atas pelegalan poligami.

Kesimpulannya bukanlah pemikiran poligami datang pertama kali dari Islam, sehingga mereka menceloteh tidak layak atas syariat Islam. Hanya karena di sana ada permaslahan peperangan dingin dengan pemikiran sehingga menjalin penolakan dan cacian yang mengguyur Islam dan memojokannya.

2. Butuhnya Berpoligami

Apabila kita berbicara tentang poligami secara rasional dan menjauhkan pikiran dari rasa kasih sayang dan cinta, kita akan menemukan dalam poligami nilai baiknya dan ada nilai buruknya. Dan jelas sekali satu istri lebih baik dan lebih mendekati dengan kerukunan keluarga, mawaddah, sakinah dan rahmah. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa aturan poligami adalah undang-undang yang tidak dilakukan seseorang yang berakal kecuali tatkala terdesak, dan keadaan inilah yang disifati baik dan positif.

Keadaan terdesak bisa dirinci menjadi dua bagian:

a.Terdesak atas keadaan sosial.

Banyak sekali gambaran di ranah ini, akan tetapi ada dua poin yang sangat krusial:

- Wanita lebih banyak dari pada lelaki. Dalam hal ini tidak dipungkiri lagi pelegalan poligami sangat di perlukan, dan menjadi aturan yang sangat esensial dan bersifat menjaga kelestarian sosial. karena mencegah penjombloan wanita seumur hidup, tidak ada yang menampung mereka. Dan yang lebih parnhnya lagi terjadinya di sana tersebarnya perzinaan.

- Tertimpahnya bencana atau peperangan, sehingga menimbulkan sedkitnya lelaki, dan membludaknya wanita yang menjanda. Aturan poligami harus diaplikasikan dalam keadaan seperti ini, demi menjaga keelokan sosial.

b.       Terdesak karena urusan pribadi

Mempunyai istri yang mandul, di sisi lain suami sangat menginginkan anak. Dalam keadaan seperti ini di depan suami hanya ada dua pilihan. Dia menceraikan istrinya yang mandul atau dia menikah yang kedua kalinya. Tidak diragukan bahwa menikah lagi lebih terpandang dan berakhlak dalam pandangan pribadi dan sosial, sehingga si istri pertama tetap mendapatkan kehormatan, nafkah, dan tidak menjanda yang bisa menjulurkan kesengsaraan hidup selamanya apabila diceraikan oleh suaminya.

Suami sering berpergian keluar kota. Dalam keadaan seperti ini juga ada dua pilihan di hadapan suami. Dia menikah lagi atau mencari kekasih tanpa adanya pernikahan, sehingga menimbulkan anak-anak haram. Dan menghianati istri pertamanya. Jelas lebih mulia bagi istri pertama dan si suami untuk menerima keadaan seperti ini berpoligami, demi menjaga kemuliaan pribadi dan keluarga. Yang lebih dari itu mnghindari terbentuknya anak-anak haram di lingkungan.

Suami mempunyai kelebihan berhubungan jenis yang tidak cukup satu istri saja. Dengan alasan mungkin istri sudah menua atau banyak hari halangannya -keadaan haid, hamil, dll-. Dalam keadaan seperti ini pilihan untuk terbaik bagi suami adalah bersabar, akan tetapi apabila tidak bisa dengan cara ini, apakah kita menutup mata kita dari realitanya?! Atau mengobati sang suami dengan melegalkannya berhubungan yang haram?! Jelas cara ini tidak berahklak dan sangat keji di semua mata. Atau cara lain, yaitu melegalkan poligami kepadanya, dengan nikah secara syar'i. Yang menjaga kehormatan wanita dan lelaki.

3. Sisi Negatif Poligami

Tidak di pungkiri lagi dalam berpoligami ada sisi negatif, dan ada juga beberapa sisi yang krusial :

A. Tumbuhnya perselisihan dan permusuhan di antara istri-istri. Yang menyebabkan lunturnya keindahan berumah tangga dan menyibukan hati suami hanya untuk memikirkan menyatukan istri-istrinya. Dan biasanya permusuhan ini menurun kepada anak-anak, yang seharusnya menjadi persaudaraan yang rukun, akan tetapi menyimpan rasa hasud dan dengki di antara mereka.

B. Sangat mustahil bagi suami untuk bersikap adil dalam cinta ke semua istrinya -sebagaimana tercantum di dalam  Al-Qur'an- sekuat apapun dia berusaha adil dalam nafkah dan berinteraksi. Cinta tidak menerima persekutuan. Dan dalam keadaan seperti ini pasti sangat menyiksa hati istri pertama, yang pada awalnya dia mendapatkan cinta itu seutuhnya, akan tetapi lunturlah keindahan tersebut setelah datang yang kedua.

Bisa dimuarakan semua sisi negatif ini dalam satu pandangan, bahwa aturan mana yang tidak adak sisi negatifnya?!. Adakah di dunia ini yang berjalan sesuai apa yang dikehendaki manusia?!. Akan tetapi syari'at selalu mempertimbangkan yang lebih enteng dan ringan bahayanya. Berpoligami biasanya tidak bisa dilakukan kecuali tatkala darurat. Dan darurat itupun mempunyai hukum-hukumnya. Maka apabila bukan dikarenakan faktor darurat maka itu merupakan kelakuan bodoh dan tidak berakal. Inilah pandangan setiap orang yang berakal dan setiap masyarakat dalam masalah poligami.

Dan perasaan wanita yang tersakiti, tidak bisa mencegahnya dari terealisasinya berpoligami. Seorang lelaki bisa saja melirik wanita lain, dan berhubungan dengan cara yang tidk sesui aturan agama dengan wanita lain. Terkadang istri mengetahui tentang itu, tapi apalah daya untuk mencegahnya, dalam situasi seperti ini mana yang lebih baik, suami berpoligami dan istri megetahuinya, dan mereka berdua masih berjalan di atas jalan Allah dan rosul-Nya?!

EPILOG

Islam diturunkan sebagai agama baru dengan syariat yang menghapus syariat umat-umat terdahulu, termasuk salah satu misi Islam adalah memuliakan perempuan, Islam mengatur undang undang tentang bagaimana seorang wanita layaknya diperlakukan, Bagaimana Berinteraksi dengan wanita, tentang ruang gerak wanita didalam lingkup sosialnya, Apa saja yang menjadi Hak dan apa yang diwajibkan bagi seorang wanita.

Jika dengan hanya "menutup wajah" saja dunia barat menghardik tata cara Islam memperlakukan wanita, lalu jika kita berani bicara jujur, sudah berapa puluh tahunkah wanita dibarat sana mempunyai kebebasan? (Dari jual beli, hingga menjadi saksi dimuka hakim) Yang mana wanita wanita kita sudah mendapat kemerdekaan semacam itu 14 abad yang lalu, Jika kita mau membuka mata sedikit lebih lebar, wanita wanita barat akan kehilangan nama-nama mereka setelah menikahi pasangannya. Bukan Maria atau Angelina tetapi berganti dengan Mrs. Barack obama.

Penggiringan opini bahwa "Islam telah menzalimi hak hak wanita" adalah salah dan merupakan tuduhan secara sepihak tanpa mendalami esensi-esensi yang terkandung dalam setiap poin aturan-aturan tersebut.



Wallohu A’lam

6 comments:

  1. Waah kebetulan sekali ada yg nulis ulasan ttg jawaban utk para feminis. Logis dan runtut penjelasannya.. Tapi utk skala makalah, seharusnya bisa lbh holistis/mendalam lagi isinya. Karna msh banyak aspek yg dipermasalahkan olh kaum feminis berkaitan dg hukum Islam utk wanita. Mnrt saya, krn hukum2 trsbt slh satunya utk mengatasi realitas khdpn yg berangkat dr sifat2 wanita, seharusnya ulasan2 diatas dikorelasikan dg aspek psikologis. Seperti ketika berbicara mengenai perbedaan hak dan kewajiban antara pria dan wanita, hal trsb mengandung hikmah - yg apabila dikaji dg disiplin ilmu psikologi - maka sudah sgt klop dan rasional. Krn musuh2 Islam sangat jeli dlm melihat celah utk menyerang, maka kita harus lebuh jeli dlm meningkatkan sistem pertahanan kita.

    Oh ya, bbrp waktu lalu saya sempat berdiskusi dg teman saya yg jg seorang simpatisan feminisme. Dia mempersoalkan ttg hukum yg berlaku di Saudi yg mengharuskan seorang wanita yg mengalami pemerkosaan, maka harus bisa membuktikan kasusnya dg menghadirkan 4 saksi. Saat itu sy ingin menjawb banyak hal. Seperti, bahwa Saudi bukanlah negara representasi Islam. Sangatlah tidak adil bila negara yg pd perjalanan sejarahnya prnh menelantarkan situs2 warisan kebudayaan Islam didaulat sbg representasi agama Islam. Kedua, hukum tsb dulu diciptakan krn perkembangan jaman blm spt skrg yg serba canggih. Untuk mghindari fitnah, mengingat sebuah tuduhan akan hal tsb adl sesuatu yg bkn main, maka Islam sdh sangat bijaksana dan cermat dg menerapkan hukum tsb. Bayangkan sj bila trnyta si wanita hanya menipu org2 untuk mndpt keuntungan dg memfitnah seoranh lelaki dg tuduhan seperti itu. Nah, utk saat ini alangkah baiknya bila para ulama atau orang barat biasa menyebutnya dg Moslem Scholar, mengelaborasi hukum tsb dg qowa'idul fiqh. Empat saksi yg dimaksud pd jmn dahulu, kini bisa berupa saksi2 yg tdk hrs ada di tmpt kejadian. Contohnya sj saksi ahli psikologi forensik, ahli visum, ahli kriminologi, dan saksi lainnya. Bukan hukum tsb tdk relevan utk saat ini, tp implementasinya agk sdkt berbeda dari jaman dahulu.

    Ada byk sekali bahan ttg feminisme yg sbnrnya sangat seru utk diperbincangkan. Sayang sekali jika ulasan tulisan ini hanya berhenti pd titik ini. Saya berharap ada artikel, essay, atau makalah lain yg trs dipublikasikan stlh ini.

    -Apresiasi terbesar saya untuk pihak2 yg berada dibalik adanya tulisan yg mulia ini 👍

    ReplyDelete
    Replies
    1. Terima kasih atas responnya. Tulisan (pemakalah) ini sebenarnya tidak lebih dari sebuah ringkasan kitab berjudul al Mar'ah baina al Fiqh wa al Qonun karya Syaikh Mushtafa As-Siba’iy, sehingga penulis/peringkas hanya mengambil beberapa cuplikan kasus dalam kitab tersebut dengan gaya global. Silahkan merujuk kitabnya langsung, jika ingin ulasan yang lebih kompleks. (http://download-pdf-books-4free.blogspot.com/2014/08/blog-post_892.html).
      Untuk kajian saksi dalam kasus zina di era modern, kami belum menemukan komentar ulama mu'ashirah ataupun lainnya mengenai legalitas kesaksian ahli psikologi forensik, ahli visum, ahli kriminologi dan lain sebagainya. Melihat dalil-dalil yang ada, serta istinbat para ulama dalam masalah tersebut, juga melihat begitu ketatnya penetapan had zina terhadap seseorang, agaknya teknis persaksian dalam had zina sangat sulit diubah dan diganti dengan saksi seperti di atas karena perubahan zaman dan lainya. Para ulama berpendapat dalam kasus ini (had zina), bahwa seorang saksi harus melihat secara langsung kejadiannya di TKP, tanpa adanya keraguan di dalamnya, karena kesaksian dalam kasus ini harus berupa (hasil dari) indra pengelihatan bukan hasil dari penelitian ahli manapun, karena derajat hasil penelitian tidak sampai pada tingkat al Qoth'i/kepastian, sehingga memungkinkan penelitian tersebut menghasilkan hasil yang berbeda. Mungkin (hasil penelitian) para ahli di atas lebih pas dikatakan sebagai barang bukti bukan kesaksian (Fiqh al Islami wa Adillatuhu atau al Mausu'ah al Fiqhiyah milik Dr. Wahbah Zuhaili). Sekedar diketahui, jika kesaksian zina bertujuan semisal menjatuhkan sifat adil seseorang, menjatuhkan talak yang dikaitkan dengan zina dan lain sebagainya (bukan bertujuan untuk meng-had atau men-takzir), maka cukup mendatangkan 2 saksi saja (Syarah al Yaqut an Nafis).
      Kami belum melihatnya dalam kajian Fiqh Nawazil, apakah para ahli tersebut bisa menempati dan sampai pada derajat legalitas kesaksian yang sudah ditetapkan oleh para ulama?. Sepertinya akan sangat seru jika dibahas lebih dalam. Silahkan kirim tulisan antum :-D insyaAllah akan kami muat.
      Ala kulli hal, seyogyanya dialog feminisme harus dilakukan atas dasar fakta-fakta ilmiah yang telah diverifikasi keakuratannya tanpa harus melibatkan perasaan di dalamnya.

      Delete
    2. Kalau begitu sgeralah didiskusikan dg para ulama. Krn saya di sini sbg mahasiswa universitas yg sering berdialog dg kaum non-believer merasa kalang kabut mencari jawaban atas pertanyaan2 mereka. Saya jg melakukan diskusi ketika ta'lim dg teman dan keluarga saya, tp nampaknya blm ada yg bs scr tuntas mnjawab tuduhan org2 trhdp Islam. Sayang sekali.
      Sebenarnya konsep fiqh itu sangat komprehensif, ada yg mirip dg hukum pidana; dlm hal yg admin sebutkan di jawaban td, kedudukan para ahli itu msh bersifat barang bukti. Dalam hukum pidana, kedudukan barang bukti bisa saja disahkan untuk menilai kronologis kejadian. Tapi saya tau benar, fiqih tdk sm dg hukum pidana. Fiqih adalah ilmu yg sakral yg tdk bs menggunakan asumsi belaka utk menetapkan hukum. Dan bkn org sembarangan pula yg bs menentukan hukum.
      Mengenai feminisme, dlm mengkaji feminisme saya selalu berusaha keluar dr perspektif saya sbg wanita dan mengedepankan logika. Apalagi kalau hubungannya dg agama, sami'na wa atho'na, bas. Tapii, krn saya tdk hanya berdialog dg kaum beriman, maka saya tdk cukup dg berbicara doktrin, saya butuh argumentasi yg jg kuat dasar logisnya. Blm ada yg bs memberi penjelasan sprt ketika saya mmbc tulisan Hb. Mundzir Almusawa (alayhi ridhwanallah) yg sgt logiiis sekali ketika bicara "ketidakkonsistenan kitab suci umat kristiani". Dan Maulana Hb Luthfi bin Yahya ketika berbicara "penjelasan ayat penciptaan alam semesta dlm kurun waktu 6 hari".
      Oh ya, sy ucapkan trima kasih atas tawaran memuat tulisan saya, tp blm magom saya utk menulis bagi kalangan mahasiswa al-ahgoff yg canggih2 dan faqqih ��. Mgkn saya baru tertarik utk membagi info seputar dunia luar supaya bs didiskusikan olh para calon ulama' di al-ahgoff sana. Sila hubungi saya di: atiqahalmusawa@gmail.com atau bs melalui LINE (@msw20996). Jazakumullah alf kheyron ��

      Delete
    3. Kalau begitu sgeralah didiskusikan dg para ulama. Krn saya di sini sbg mahasiswa universitas yg sering berdialog dg kaum non-believer merasa kalang kabut mencari jawaban atas pertanyaan2 mereka. Saya jg melakukan diskusi ketika ta'lim dg teman dan keluarga saya, tp nampaknya blm ada yg bs scr tuntas mnjawab tuduhan org2 trhdp Islam. Sayang sekali.
      Sebenarnya konsep fiqh itu sangat komprehensif, ada yg mirip dg hukum pidana; dlm hal yg admin sebutkan di jawaban td, kedudukan para ahli itu msh bersifat barang bukti. Dalam hukum pidana, kedudukan barang bukti bisa saja disahkan untuk menilai kronologis kejadian. Tapi saya tau benar, fiqih tdk sm dg hukum pidana. Fiqih adalah ilmu yg sakral yg tdk bs menggunakan asumsi belaka utk menetapkan hukum. Dan bkn org sembarangan pula yg bs menentukan hukum.
      Mengenai feminisme, dlm mengkaji feminisme saya selalu berusaha keluar dr perspektif saya sbg wanita dan mengedepankan logika. Apalagi kalau hubungannya dg agama, sami'na wa atho'na, bas. Tapii, krn saya tdk hanya berdialog dg kaum beriman, maka saya tdk cukup dg berbicara doktrin, saya butuh argumentasi yg jg kuat dasar logisnya. Blm ada yg bs memberi penjelasan sprt ketika saya mmbc tulisan Hb. Mundzir Almusawa (alayhi ridhwanallah) yg sgt logiiis sekali ketika bicara "ketidakkonsistenan kitab suci umat kristiani". Dan Maulana Hb Luthfi bin Yahya ketika berbicara "penjelasan ayat penciptaan alam semesta dlm kurun waktu 6 hari".
      Oh ya, sy ucapkan trima kasih atas tawaran memuat tulisan saya, tp blm magom saya utk menulis bagi kalangan mahasiswa al-ahgoff yg canggih2 dan faqqih ��. Mgkn saya baru tertarik utk membagi info seputar dunia luar supaya bs didiskusikan olh para calon ulama' di al-ahgoff sana. Sila hubungi saya di: atiqahalmusawa@gmail.com atau bs melalui LINE (@msw20996). Jazakumullah alf kheyron ��

      Delete
    4. InsyaAllah.. mohon kerjasamanya untuk ke depannya

      Delete

  2. Fantastic beat ! I would like to apprentice while you amend your web site, how can i subscribe for a blog web site? The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept aol.com email sign in

    ReplyDelete

item